Program Ketahanan Pangan Polda Jabar Diadopsi Mabes Polri, Jagung Petani Jadi Prioritas Nasional


Jabar- meraknusantara.com,- Polda Jawa Barat Jadi Percontohan Program Ketahanan Pangan Nasional Berbasis Jagung Pakan Ternak

Skema Program Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat dijadikan percontohan oleh Mabes Polri dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (06/02/2026).

Rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, dan diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.

“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik,” ujar Brigjen Pol Langgeng Purnomo.

Pada sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana para petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung,” jelasnya.

Sementara itu, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.

Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah melalui kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih menguntungkan.

Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.

“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung sesuai standar HPP Bulog, yaitu Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Pol Langgeng.

Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi Program Ketahanan Pangan tahun 2026 ini, Polri berharap dapat semakin memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak serta mewujudkan kesejahteraan petani jagung di Indonesia.

Sementara itu, Karo SDM Polda Jawa Barat Kombes Pol Fadly Samad menyampaikan bahwa Polda Jabar melalui Biro SDM menjalankan empat skema Program Ketahanan Pangan Nasional, yaitu:

  1. Skema CSR dan pemodal tanpa bunga melalui program Keroyok Bareng Rame-rame dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan.
  2. Pinjaman melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga 1,5 persen, diberikan dalam bentuk sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan, hingga alat dan mesin pertanian.
  3. Optimalisasi program KUR melalui perbankan Himbara.
  4. Pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani.

(red)
Baca Juga

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama