LUWU TIMUR —SULEL.MERAKnusantara.com - Tangis keadilan keluarga besar ahli waris almarhum Andi Risani Opu Torumanga dan Andi Maneng Opu Daeng Kanang pecah. Setelah memberikan kepercayaan kepada saudara kandungnya sendiri, 6 ahli waris kini harus mencabut kuasa karena diduga dibodohi.
Berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal *Malili, 28 Agustus 2025* yang ditandatangani *Sappe Risani (Anak Pertama, NIK 7324040507620001)* di atas materai Rp10.000 dan diketahui 5 saudara kandung ahli waris: A. Tenri, Andi Isa Risani, Andi Sofyan R. Bin Andi Risani, A. Samsia, dan Andi Bustam Risani - mereka mencabut kuasa yang diberikan kepada *Andi Panguriseng / Andi Mangngurisang* pada 16 Mei 2025.
Kuasa awal itu untuk mengurus lahan dammar waris bersama seluas *2.100 Ha di Desa Harapan dan 1.045 Ha di Desa Pongkeru, total 3.145 Ha* yang telah disahkan pemerintah setempat dan telah ditetapkan ahli warisnya oleh *Pengadilan Agama Malili No.29/Pdt.P/2025/PA.Mll tanggal 14 Mei 2025.*
Ironisnya, di hari yang sama 28 Agustus 2025, Andi Panguriseng sendiri membuat *Surat Pernyataan Pengunduran Diri* yang menyatakan tidak lagi sebagai pengurus atau penerima kuasa sepenuhnya baik administrasi maupun pekerjaan lahan dammar tersebut.
Namun fakta di lapangan, menurut keterangan keluarga, Andi Mangngurisang tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya telah menguasai sebagian objek lahan hak warisan bersama secara pribadi dan telah menerbitkan IUP pengolahan tambang Nikel di Desa Harapan Kecamatan Malili.
*“Ini bukan lagi sengketa waris biasa, ini dugaan kejahatan terhadap hak waris,”* ujar kuasa hukum keluarga yang enggan disebutkan namanya.
Padahal pada *13 Oktober 2025*, para ahli waris sudah memberikan kuasa baru kepada *Andi Isa Risani* hanya untuk mengurus sertifikat tanah seluas *±44.266 M2 (4,4 Ha)* di Dusun Lampia Desa Harapan sesuai SKT No.590/142/DH tanggal 25 April 2025, dengan saksi Rumpang Dg. Paliweng dan Rasding Kadus Lampia. Artinya, kewenangan Andi Panguriseng sudah berakhir total.
*TUNTUTAN KEADILAN HAM:*
1. *Hak Atas Waris Adalah HAM:* Pasal 36 UU No.39/1999 tentang HAM menyatakan setiap orang berhak mempunyai hak milik, termasuk hak waris yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang oleh sesama ahli waris.
2. *Minta Polres Luwu Timur & Polda Sulsel Usut Pasal 372 & 385 KUHP:* Penggelapan dan Stellionat waris bersama dengan ancaman 4 tahun penjara.
3. *Minta ESDM Sulsel Bekukan IUP:* IUP yang terbit di atas tanah sengketa waris 3.145 Ha setelah 28 Agustus 2025 harus dibekukan karena cacat alas hak.
4. *Minta Pengadilan Agama Malili Sita Jaminan:* Agar 3.145 Ha tidak dialihkan ke pihak ketiga atau investor tambang sebelum ada pembagian waris yang adil.
> “Kami hanya minta keadilan. Kami 6 bersaudara mencabut kuasa karena kami merasa dibodohi. Tanah bapak kami 3.145 Ha bukan untuk dikuasai satu orang dan dijadikan IUP nikel pribadi. Kami sudah capek, kami sudah tua, kami hanya mau hak kami kembali,” ujar Sappe Risani, anak pertama almarhum.
Keluarga berharap Bupati Luwu Timur, Ketua DPRD, dan Kepala Kantor Pertanahan Luwu Timur tidak menutup mata atas dugaan mafia IUP di atas tanah waris.
(Laporan Investigasi KBSS- M Nasrum Naba & Rekan)



