Header Ads

Mahasiswa Unis Tangerang, Akan Geruduk Istana Negara, Tolak Kenaikan BBM


Kota Tangerang,- meraknusantara.com,- Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang akan menggelar aksi demo di Istana Negara, Jakarta pada Selasa 6 September 2022.  Senin (05/09/2022).

Dalam demo kali ini, ada 2 tuntutan yang akan disuarakan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pertama, turunkan harga BBM. Kedua, nonaktifkan Kapolri. 

Ketua Aliansi Mahasiswa UNIS Tangerang, ELWIN menyampaikan aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa dan masyarakat Indonesia atas kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Pihaknya kecewa lantaran di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit usai dihantam pandemi, menurutnya menaikkan BBM bukanlah kebijakan yang bijaksana. 

Menurutnya, dengan Pemerintah tidak mengambil beban terkait melonjaknya harga minyak dunia dan memilih untuk dibebankan kepada rakyat, jelas kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada masyarakat kelas menengah kebawah serta melemahkan pelaku UMKM yang pada dasarnya merupakan strategi pemulihan ekonomi sejak usainya pandemi. 

"Sangat jelas bahwasanya kebijakan pemerintah sangat menjerat rakyat kecil dan pastinya berujung pada inflasi memungkinkan hancurnya ekonomi rakyat," ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa jalan yang ditempuh oleh pemerintah tidak komprehensif dan tidak mendasar. 

"Apalagi mengingat pengalihan menaikkan harga BBM bersubsidi mengarah pada BLT itu kegiatan politis untuk merawat kemiskinan yang menjelma pada program BLT sebagai pencitraan pemerintah," tukasnya. 

Sementara tuntutan kedua, para mahasiswa mendesak Presiden RI untuk segera menonaktifkan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

ELWIN mengatakan bobroknya moralitas Polri di era Jenderal Listya Sigit Prabowo tidak dapat lagi dibendung oleh pimpinan POLRI sebab keterlibatan setingkat jendral polri ikut terlibat dalam segala bentuk kejahatan, sehingga proses hukum dapat diakumulasikan tidak mampu untuk objektif dalam proses hukum dan juga tidak transparan dalam publikasi data. 

"Dalam proses hukum Ferdi sambo sebaiknya Kapolri dinonaktifkan atau memundurkan diri agar keseluruhan oknum jajaran Polri dapat terungkap," ucapnya. 

Aksi demo tersebut diperkirakan akan diikuti oleh 500 orang lebih yang digelar di dua titik, yakni di depan Istana Negara dan di Mabes Polri. 


(Red / KJK)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.