Merak Nusantara.com BEKASI – Aksi pemasangan spanduk oleh organisasi masyarakat (ormas) AOB yang secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, melalui slogan "Mari Kita Dukung Plt Bupati Bekasi Beresin Bekasi" memicu gelombang kritik tajam. Salah satu tokoh muda Karang Bahagia, Iwan Heriyawan, mengecam keras tindakan tersebut dan melabelinya sebagai aksi cari muka (caper) yang norak serta kontraproduktif.
Spanduk yang terpampang jelas di depan pintu masuk kawasan Pemda Kabupaten Bekasi ini tidak hanya menuai perhatian, tetapi juga dianggap sebagai bentuk politik dangkal yang justru memperkeruh suasana di tengah tantangan berat yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Menurut Iwan Heriyawan, tindakan memasang spanduk di bahu jalan tersebut bukan merupakan bentuk dukungan yang tulus, melainkan upaya menciptakan panggung pribadi di hadapan Plt Bupati.
"Di tengah kondisi Kabupaten Bekasi yang saat ini sedang menjadi sorotan publik akibat berbagai masalah yang menumpuk, jangan sampai ada pihak yang terlalu sibuk mencari muka," tegas Iwan Heriyawan dalam pernyataannya.
Iwan Heriyawan menegaskan bahwa Plt Bupati saat ini membutuhkan stabilitas dan ruang kerja yang tenang, bukan dibebani oleh aksi seremonial yang tidak substansial. "Plt Bupati harus bekerja sebagaimana mestinya tanpa harus diganggu oleh keramaian palsu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Iwan menekankan bahwa bentuk dukungan yang sesungguhnya bukanlah melalui baliho atau spanduk layaknya masa kampanye, melainkan melalui kontribusi nyata dan partisipasi aktif dalam menyukseskan program-program pemerintah.
"Dukungan yang benar bukanlah dengan mengotori ruang publik dengan spanduk. Ini bukan waktunya untuk politik pencitraan, tapi waktunya untuk bekerja keras bagi masyarakat," ujarnya.
Iwan juga menyoroti potensi bahaya di balik aksi tersebut. Ia menilai pemasangan spanduk yang berlebihan dapat diinterpretasikan sebagai upaya adu domba. Narasi yang dibangun dinilai menciptakan kontras tajam antara kinerja Plt Bupati saat ini dengan masa kepemimpinan Bupati non-aktif yang tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor Bandung.
"Tindakan seperti ini terkesan licik. Seolah-olah ada pihak yang ingin memanfaatkan situasi hukum Bupati non-aktif demi keuntungan politik pribadi dengan menonjolkan Plt Bupati di atas segalanya," tutupnya.
Ia mengingatkan bahwa dukungan politik yang sehat haruslah berbasis pada rekam jejak dan hasil kerja nyata, bukan pada aksi teatrikal di ruang publik yang terkesan hanya ingin "mengambil hati" penguasa alih-alih membangun negeri.
(Red/Op)
.jp)
Posting Komentar