Jakarta- meraknusantaracom,- Penetapan SURINDER SINGH sebagai KETUA Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Amanat Demokrasi Indonesia (PADI) DKI Jakarta periode 2025-2029 membuka babak baru peta persiapan politik lokal menuju Pemilu 2029. Keputusan itu diumumkan dalam Rapat Konsolidasi yang dihadiri jajaran pengurus provinsi, kota, hingga kecamatan, serta perwakilan Dewan Pimpinan Nasional Partai Amanat Demokrasi Indonesia di Kantor PADI Jl. Dr. Saharjo Tebet Jaksel. (01/12/25)
Penunjukan SURINDER SINGH dinilai langkah strategis dalam upaya memperkuat positioning PADI di Jakarta-wilayah yang oleh banyak analis disebut sebagai episentrum kontestasi politik nasional. Jakarta dinilai memiliki pengaruh signifikan bukan hanya dalam pembentukan opini publik, tetapi juga preferensi politik elektoral di level nasional.
SURINDER SINGH dikenal sebagai aktivis senior dan Pengusaha dengan rekam jejak panjang dalam sarana kebijakan publik. Selain aktif di berbagai jaringan sosial politik, ia juga menjabat organisasi kemasyarakatan. Kapasitas tersebut dianggap relevan dalam menghadapi dinamika pemilih urban yang cenderung kritis, adaptif terhadap isu digital, serta sensitif terhadap platform gagasan yang konkret.
Dalam sambutannya, SURINDER SINGH menekankan bahwa konsolidasi DPP PADI DKI Jakarta tidak boleh berjalan hanya sebagai agenda administratif, tetapi sebagai pembangunan fondasi politik berbasis riset, dialog, dan partisipasi masyarakat. “Jakarta bukan hanya soal elektabilitas, tetapi soal gagasan, arah perubahan, dan keberanian membangun politik yang rasional, bukan transaksional,” ujarnya.
Sejumlah analis politik menilai langkah ini sebagai upaya PADI memperluas spektrum denyut politik kota, terutama pada isu-isu strategis seperti tata ruang, transportasi publik, kesenjangan sosial, ruang demokrasi digital, serta reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Narasi ini dianggap relevan dengan perubahan preferensi pemilih yang semakin menuntut politik berbasis solusi, bukan sekadar retorika identitas.
Meski peluang terbuka, tantangan elektoral Jakarta dinilai tidak ringan. Polarisasi politik, kompetisi lintas partai, serta intensitas opini media menjadi variabel yang terus bergerak. Namun, pengamat menyebut langkah PADI memilih figur berlatar advokasi dan komunikasi publik dapat menjadi langkah diferensiatif untuk memperkuat penerimaan elektoral.
Dengan penetapan ini, PADI DKI Jakarta memulai fase kerja empat tahun ke depan-mulai dari konsolidasi kader, penguatan struktur hingga penyiapan platform kebijakan publik yang dapat diuji secara terbuka oleh pemilih.
“Jika demokrasi adalah ruang untuk menentukan masa depan,” menutup sambutan, “maka tugas partai politik adalah memberi alasan rasional bagi publik untuk percaya.” (EHP/Red)
Posting Komentar