Kendari - meraknusantara.com, - Dugaan pelantikan ratusan kepala sekolah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tanpa mengantongi Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencuat.
Hal tersebut juga diduga memicu berbagai persoalan administrasi pendidikan maupun kepegawaian.
Dampaknya disebut tidak hanya dirasakan para kepala sekolah, tetapi juga para guru dan peserta didik di sejumlah sekolah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, puluhan sekolah hingga kini belum dapat melakukan proses penilaian kinerja guru, karena akun kepala sekolah pada aplikasi penilaian masih tercatat atas nama pejabat lama.
Akibatnya, ratusan guru disebut belum bisa mengajukan kenaikan pangkat periode Januari hingga Juni 2026 lantaran dokumen penilaian kinerja belum dapat diproses secara administratif.
Selain itu, sejumlah kepala sekolah juga mengalami kendala dalam pengurusan pensiun akibat ketidaksinkronan data antara dokumen pengajuan dan data pada sistem kepegawaian BKN.
Persoalan lain juga muncul terkait tunjangan sertifikasi.
Dalam dokumen administrasi, kepala sekolah tercatat bertugas di sekolah baru, sementara pada aplikasi kepegawaian BKN masih terdata di sekolah lama.
Sejumlah kepala sekolah yang telah diberhentikan dari jabatan definitif disebut masih menerima tunjangan sertifikasi kepala sekolah karena perubahan data belum terupdate dalam sistem pusat.
Tak hanya berdampak pada administrasi kepegawaian, kondisi ini juga dikhawatirkan mempengaruhi administrasi pendidikan siswa.
Saat ini, data peserta ujian kelas VI SD dan kelas IX SMP di sejumlah sekolah masih menggunakan nama kepala sekolah lama. Situasi itu dinilai berpotensi menghambat proses penandatanganan ijazah siswa tahun ajaran 2025/2026.
Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga disebut masih dilakukan secara tunai karena akun aplikasi keuangan sekolah masih menggunakan data kepala sekolah sebelumnya.
Program revitalisasi sekolah dilaporkan ikut mengalami kendala akibat persoalan serupa.
Sumber persoalan disebut berasal dari belum terbitnya Persetujuan teknis BKN terhadap seluruh kepala sekolah yang dilantik pada 12 Desember 2025 lalu, termasuk satu kepala sekolah yang dilantik pada 5 Januari 2026.
Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta BKPSDM Kota Kendari dikabarkan telah melakukan koordinasi dengan pihak BKN untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Kasus serupa sebelumnya juga disebut pernah terjadi di beberapa daerah lain, salah satunya di Kabupaten Konawe.
Bahkan, Pemerintah Kabupaten Konawe dilaporkan membatalkan SK pelantikan sejumlah pejabat, kepala puskesmas dan kepala sekolah pada 7 Mei 2026 guna menghindari pemblokiran layanan administrasi kepegawaian oleh BKN.
Salah seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku tidak mempermasalahkan mutasi jabatan selama dilakukan sesuai aturan.
“Mutasi tidak masalah selama sesuai regulasi. Yang kami butuhkan adalah kejelasan status dan kinerja kami sebagai kepala sekolah. Karena tempat tugas berbeda dengan data administrasi yang tercatat di pusat. Dan itu berdampak pada penilaian kinerja kami,” ungkapnya, Kamis (07/05/2026)
Keluhan yang sama juga disampaikan kepala sekolah lainnya.
Dia menilai, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap proses kenaikan pangkat guru dan kejelasan status jabatan para kepala sekolah.
“Akibat persoalan ini, banyak guru tidak bisa mengurus kenaikan pangkat. Status kami juga jadi tidak jelas karena data pusat dan daerah berbeda,” bebernya.
Ia juga mengaku mendengar adanya dugaan persoalan tersebut belum sepenuhnya dilaporkan kepada pimpinan daerah.
Informasi yang saya dengar, ada dugaan persoalan ini sengaja diendapkan di BKD dan Dikbud agar tidak sampai ke Ibu Wali Kota. Bahkan ada kepala sekolah yang datanya tercatat sudah menjabat 20 tahun, padahal sebenarnya baru tiga tahun,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari.
Laporan.Tim
.jp)
Posting Komentar