Luwu Timur- meraknusantara.com, - Polemik pengadaan ambulans desa melalui program CSR PT Vale Indonesia Tbk Tahun Anggaran 2025 semakin memanas dan memantik sorotan luas publik. Program yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi pelayanan kesehatan desa kini justru dibayangi pertanyaan serius soal transparansi, efektivitas, hingga dugaan intervensi pihak tertentu dalam proses pengadaannya.
Sorotan publik kini tidak lagi sekadar pada keterlambatan distribusi ambulans, tetapi mulai mengarah pada dugaan adanya pengondisian vendor dan campur tangan oknum pejabat serta anggota DPRD dalam pengadaan ambulans Garda Sehat menggunakan dana CSR desa pemberdayaan.
Yason dari JKM LTI CSR adalah milik publik, keterbukaan informasi menjadi hal mutlak untuk menghentikan berbagai isu liar yang kini berkembang di tengah masyarakat.
“Publik berhak tahu karna CSR itu milik publik, apakah benar ada intervensi oknum pejabat pemerintah maupun DPRD terhadap PT Vale dalam pengadaan ambulans ini. Jangan sampai dana CSR desa pemberdayaan justru dipersepsikan menjadi ruang kepentingan elite,” tegas Yason.
Program Miliaran Rupiah, Tapi Dasar Kebutuhan Dipertanyakan
Pengadaan ambulans per desa kini dinilai menyisakan banyak tanda tanya. Publik mulai mempertanyakan apakah program tersebut benar-benar lahir dari kebutuhan riil masyarakat atau sekadar program yang dipaksakan demi kepentingan tertentu.
Beberapa pertanyaan yang kini ramai disorot
Apa dasar penentuan ambulans per desa?,apakah ada kajian kebutuhan (need assessment)?,berapa angka rujukan pasien tiap desa?,bagaimana kesiapan sopir, BBM, perawatan, dan alat medis?,siapa yang menentukan vendor pengadaan?,dan siapa yang paling diuntungkan dari program ini?
Menurut sejumlah pemerhati kebijakan publik, persoalan utamanya bukan sekadar ada atau tidaknya ambulans, melainkan apakah program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekitar tambang.
Jika desa-desa memiliki jarak berdekatan dan angka rujukan tidak tinggi, maka pengadaan ambulans per desa berpotensi tidak efektif dan justru menjadi beban biaya baru.
Yang Dulu Paling Lantang, Kini Memilih Diam
Publik juga mulai menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai berubah drastis.
Saat program Garda Sehat mulai diperkenalkan, pemerintah daerah tampil paling depan mempublikasikan program tersebut sebagai bagian dari pelayanan kesehatan desa. Narasi itu disampaikan berulang kali melalui berbagai kanal resmi dan media partner Kominfo.
Namun ketika polemik mulai muncul dan publik mempertanyakan sumber anggaran hingga mekanisme pengadaan, pemerintah justru memilih diam.
Kondisi itu memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa jangan sampai program yang awalnya dibungkus narasi kepedulian rakyat justru menyisakan persoalan karena minim keterbukaan.
JKM LTI dan Aliansi Muak Siap Turun Jalan
Merespons situasi tersebut, JKM LTI bersama Aliansi Muak menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik di Kabupaten Luwu Timur.
Aksi direncanakan berlangsung di:
Polres Luwu Timur,Kejari Luwu Timur,Kantor Bupati Luwu Timur,Kantor DPRD Luwu Timur.
Menurut Yason, aksi tersebut merupakan bentuk tekanan moral agar seluruh pihak membuka persoalan ini secara terang kepada publik.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, maka semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa. Tidak boleh ada yang kebal hanya karena jabatan atau kekuasaan,” ujarnya.
Publik Minta PT Vale dan Pemda Buka Semua Data
Desakan keterbukaan kini semakin menguat kepada PT Vale Indonesia Tbk dan pemerintah daerah untuk membuka:
Dasar penentuan program,mekanisme pengadaan,alur penggunaan dana CSR,proses penunjukan vendor,hingga evaluasi efektivitas program ambulans desa.
Publik menilai keterbukaan menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan spekulasi yang terus berkembang dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan desa di wilayah tambang Kabupaten Luwu Timur.
( Tim )
.jp)
Posting Komentar