Luwu- meraknusantara.com,- Ketidakpuasan terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur mulai meluap ke jalanan. Kamis (7/5/2026), Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur (HMPLT) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Mapolda Sulsel dengan membawa sederet isu panas yang dinilai sarat dugaan penyimpangan dan ketidakadilan.
Dalam aksinya, mahasiswa menuding tata kelola pemerintahan di Luwu Timur tengah berada dalam situasi “darurat transparansi”. Dugaan korupsi pengelolaan lahan kompensasi PLTA Karebbe, isu pergeseran APBD tanpa mekanisme resmi, hingga penggusuran warga Dusun Laoli menjadi sorotan utama.
Dengan pengeras suara dan spanduk tuntutan, massa mendesak Kejati Sulsel segera membuka perkembangan penanganan laporan dugaan korupsi sewa lahan kompensasi PLTA Karebbe kepada PT IHIP yang telah dilaporkan sejak November 2025. Mahasiswa menilai lambannya penanganan kasus tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah publik.
“Jangan sampai hukum hanya tajam kepada rakyat kecil, tetapi melempem ketika berhadapan dengan dugaan penyimpangan yang melibatkan kekuasaan dan kepentingan besar,” teriak Jenderal Lapangan HMPLT, Muh Akbar, dalam orasinya.
Tak berhenti di sana, mahasiswa juga menyoroti dugaan pergeseran APBD Kabupaten Luwu Timur yang disebut dilakukan tanpa melalui mekanisme Badan Anggaran DPRD. Jika benar terjadi, tindakan itu dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap sistem pengawasan dan tata kelola keuangan daerah.
Bagi HMPLT, APBD bukan ruang gelap yang bisa dimainkan secara sepihak. Anggaran daerah merupakan hak rakyat yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Di depan Mapolda Sulsel, amarah massa kembali memuncak saat menyinggung konflik agraria di Dusun Laoli. Mahasiswa menilai penggusuran warga tanpa penyelesaian hak atas tanah secara jelas merupakan bentuk ketidakadilan yang mencederai rasa kemanusiaan.
“Tanah rakyat digusur, warga ditekan, sementara negara terkesan lamban hadir memberi kepastian hukum. Ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Akbar
HMPLT memperingatkan bahwa pembiaran terhadap dugaan korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan konflik agraria hanya akan memperbesar krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
Melalui aksi itu, mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti hanya pada demonstrasi. Mereka berjanji terus mengawal seluruh persoalan hingga ada langkah hukum dan keberpihakan nyata kepada masyarakat Luwu Timur.
(Jus)
.jp)
Posting Komentar