Jakarta- meraknusantara.com, - Alkisah, bung Karno tak bersepakat sistem ketatanegaraan melibatkan partai apalagi diwarnai hura - hura pemilu. " Kita harus membangun sistem sendiri dari budaya dan sumber - sumber religiusitas masyarakat bila kita bersepakat negara berdasarkan Pancasila . Musyawarah dan gotong royong adalah cara yang tepat membangun bangsa ", Itulah intisari ajaran bung karno yang tersirat dalam bukunya Tujuh Bahan Pokok Indroktinasi.
Apa yang dipikirkan oleh bung besar tersebut sesungguhnya amanat UUD45 sebab dalam konstitusi tersebut tidak ada satu pun pasal yang berkaitan dengan sistem kepartaian dan pemilu. Inilah yang menjelaskan pasca dekrit presiden yang meyatakan kembali ke UUD45 bung besar tak memfungsikan partai dan tak menyelenggarakan pemilu. Rupanya bung Karno tau betul kalau partai dan pemilu bukan berasal dari UUD45 tapi dari maklumat X yang diperkuat pasal 34 konstitusi RIS dan pasal 35 UUDS50 sebagai upaya menjebak bangsa indonesia dalam jaring - jaring kapitalis
Sebagai jawaban melahirkan sistem bernegara tanpa partai, bung besar pada tanggal 20 oktober 1964 memprakasai lahirnya sekber Golkar melalui bebarapa orang kepercayaannya. Sekber Golkar merupakan upaya bung besar membangun bangsa melalui musyawarah dan gotong royong yang tak mungkin dilakukan melalui sistem kepartaian. Golkar ini pula yang dititipkan bung besar pada suharto untuk dilanjutkan ( tentang hal ini kelak akan dijelaskan melalui misteri supersemar)
Akibat tekanan imperialis - kapitalis begitu besar untuk melaksanakan demokratisasi, suharto menyerah dan menyelenggarakan pemilu. Untuk mengingatkan sistem poltik yang digunakannya tak berasal dari UUD45 , ia memberikan pesan terselubung dengan mengubah tanggal 17 agustus yang seharusnya ulangtahun proklamasi kemerdekaan bangsa indonesia menjadi HUT RI pada saat perayaan kemerdekaan tahun 1972. Perlu dicatat, yang menyebutkan tanggal 17 agustus 1945 sebagai kelahiran republik indonesia adalah pembukaan UUDS50 sekalipun faktanya republik belum lahir ditanggal tersebut
Pesan tersebut rupanya tak terbaca oleh anak - anak bangsa, Suharto lalu menggunakan cara lain yang unik dalam mempertahankan ajaran Bung Karno dan melaksanakan UUD45 melalui modifikasi sistem politik dengan berbagai dilemanya
Suharto konsisten mempertahankan Golkar bukan partai politik ( sekalipun ikut pemilu ), tetapi tetap sebagai lembaga musyawarah dan gotongroyong untuk membangun bangsa. Dilema pun terjadi, peran partai politik ( PPP dan PDI ) termarjinalkan karena semua persoalan rakyat dimusyawarahkan dalam Golkar, MPR hanya digunakan untuk ketok palu. Suharto rupanya menyelenggarakan pemilu hanya sekedar upaya mengurangi tekanan imperialis - kapitalis pada negeri ini
*Selanjutnya ia melakukan kreasi penggabungan pancasila dengan demokrasi. Lahirlah demokrasi pancasila yang berujung pada asas tunggal. Penolakan pun terjadi. Bagi kalangan sukarnois langkah suharto metupakan reduksi pada pancasila menjadi ideologi kekuasaan. Sedang bagi pro demokrasi langkah suharto merupakan penyeragaman ideologi . Rupanya antara pancasila dengan demokrasi seperti minyak dengan air, tak pernah bisa menyatu. Demokrasi pancasila merupakan upaya suharto mengubah budaya semak belukar bangsa Indonesia menjadi budaya taman.*
Tentang hal bagaimana membangun sistem ketatanenegaraan berbasis pancasila yang berisi keragaman budaya, tanpa partai, lebih sophisticated dari demokrasi seperti amanat UUD45, sekaligus menyempurnakan ajaran bung karno disana sini , serta upaya mengeluarkan bangsa indonesia dari drainase kapitalis, akan tuan guru uraikan pada tulisan lain
(Red)
.jp)
Posting Komentar