MALILI –Sulsel.MERAKnusantara.com- Aksi damai penyampaian aspirasi oleh *Aliansi FSPBI-KSN Luwu Timur* bersama *JKM-LTI* dan *Pemuda Pancasila MPC Luwu Timur* mendapat respon positif dari Pimpinan *DPRD Kabupaten Luwu Timur* pada *Kamis, 10 September 2026*.
Aksi damai ini merupakan bentuk dukungan terhadap aksi nasional *Aliansi KBBSI di Jakarta* terkait *10 Tuntutan Perlindungan Ketenagakerjaan di Indonesia*.
Massa aksi yang dikomandoi oleh *Hamrullah Sidampang* selaku Ketua JKM-LTI dan FSPBI-KSN Luwu Timur, *Yantono* selaku Pemerhati Rakyat eks Ketua Federasi Trasindo dan Konstruksi Bangunan Jalan Informal selaku Korlap Aksi, serta *M. Nasrum Naba, C.L.A* selaku Korlap Aksi mewakili Ketua Konfederasi Nusantara FSPBI, tiba di Kantor DPRD Luwu Timur dengan tertib dan kondusif.
Aksi ini juga turut dikawal langsung oleh Sekjen MPC Pemuda Pancasila Luwu Timur, Rauf Dewang, S.H.
Kedatangan massa aksi langsung disambut oleh *Ketua DPRD Luwu Timur, Obert Datte* dan *Ketua Komisi III, Rivaldi*. Dalam pertemuan tersebut, salah satu aspirasi utama yang
Menanggapi aspirasi tersebut, Pimpinan DPRD Luwu Timur menunjukkan sikap pro-rakyat dengan *langsung melakukan rapat mediasi penerimaan aspirasi* di hari yang sama.
Sebagai bentuk keseriusan, *Ketua DPRD Luwu Timur Obert Datte* langsung *menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat / RDP pada Jumat, 11 September 2026* untuk mencari solusi terbaik dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja.
Dalam kesempatan itu, *Andi Jois* selaku *Majelis Pertimbangan Organisasi Jaringan Lingkar Tambang Kab. Luwu Timur* secara tegas meminta agar *DPRD Luwu Timur mengapresiasi dan mendukung perjuangan gerakan sejumlah organisasi buruh di Jakarta terhadap 10 tuntutan Perlindungan Ketenagakerjaan*.
Lebih lanjut, Andi Jois juga meminta kepada DPRD Luwu Timur agar *melakukan peninjauan langsung ke SPPG Puncak Indah Malili* yang diduga terjadi penyimpangan.
"Kami menduga ada kejanggalan di SPPG Puncak Indah Malili. Lahan tempat bangunan SPPG adalah milik pribadi, namun dibuat menjadi dua dapur dalam satu bangunan. Sementara itu, dapur tersebut dipersewakan kepada pengelola MBG dengan nilai Rp 6 juta per hari untuk satu dapur. Selain itu, juga perlu dipertanyakan legalitas izinnya,"_ ungkap *Andi Jois*.
"Kami sangat mengapresiasi sikap cepat tanggap Pimpinan DPRD Luwu Timur. Ini bukti bahwa wakil rakyat benar-benar hadir mendengar dan memperjuangkan hak-hak pekerja. Semoga RDP besok bisa memberikan keadilan bagi Ibu Ramlah dan pekerja lainnya,"_ ujar *Hamrullah Sidampang*.
Hal senada disampaikan *Yantono* bahwa aksi damai adalah bentuk demokrasi yang sehat.
> _"Kami datang bukan untuk rusuh, tapi untuk menyampaikan aspirasi agar negara hadir melindungi buruh dan pekerja informal. Terima kasih kepada Bapak Obert Datte, Bapak Rivaldi, dan aparat keamanan yang mengawal aksi ini dengan humanis,"_ tegasnya.
*M. Nasrum Naba, C.L.A* juga menambahkan bahwa 10 tuntutan KBBSI adalah tentang kepastian kerja, upah layak, dan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Pimpinan DPRD Luwu Timur berharap melalui dialog dan RDP ini, tercipta iklim ketenagakerjaan yang adil, manusiawi, dan sesuai aturan di Kabupaten Luwu Timur.
*#Edukasi*: Sampaikan aspirasi dengan damai dan tertib. Pengawasan publik terhadap program pemerintah seperti MBG/SPPG penting untuk transparansi dan akuntabilitas.
*Humas Aliansi FSPBI-KSN Luwu Timur*
