MALILI – SULSEL.MERAKnusantara.com,- Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Luwu Timur yang mempertemukan manajemen PT Prima Utama Lestari (PT PUL) dengan warga Desa Atue berakhir ricuh. Pertemuan yang membahas rencana pengeboran eksplorasi perusahaan tersebut diwarnai adu mulut hingga aksi saling lempar botol air mineral antara dua kubu warga yang pro dan kontra. Akibat kericuhan yang pecah menjelang penghujung acara, kesimpulan rapat yang hendak dibacakan oleh Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, gagal disampaikan secara tuntas.
Menyikapi insiden panas ini, Iwan, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), melayangkan kritik keras terhadap situasi yang terjadi. Menurutnya, ketika RDP sudah berujung pada keributan antar-warga dan tidak ada titik temu, DPRD harus mengambil langkah tegas dengan meminta perusahaan menunjukkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Kerangka Acuan (KA).
"Jika dokumen AMDAL tidak ada atau tidak jelas, DPRD harus berpedoman pada aturan dan Undang-Undang Minerba. Jika suatu kegiatan penambangan mendapatkan penolakan masif dari masyarakat, pihak perusahaan seharusnya menghentikan kegiatannya. DPRD harus mengeluarkan keputusan tegas untuk menghentikan segala aktivitas di lokasi tersebut, apa pun alasan yang diajukan perusahaan," ujar Iwan.
Ia juga menambahkan, meskipun lokasi tersebut diklaim masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), perusahaan tetap wajib mematuhi aturan lingkungan dan perizinan. Terlebih lagi, jika di dalam area WIUP apalagi jika ada atau terdapat lahan warga yang dimasukkan tanpa sepengetahuan pemilik sah, tindakan tersebut jelas tidak diperbolehkan.
Selain menyoroti ketegasan legislatif, Iwan turut mempertanyakan absennya Kepala Desa Atue dalam RDP yang krusial tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran kepala desa di tengah warganya yang sedang berkonflik dan terbelah menjadi dua kubu mengundang tanda tanya besar.
"Kepala Desa Atue tidak hadir dalam kegiatan RDP tersebut. Ini mengundang pertanyaan besar dan patut dicurigai. Kenapa di saat yang sangat krusial ini justru kepala desa tidak hadir? Padahal yang hadir di ruang dewan adalah warganya sendiri," tegas Iwan. Ia berharap Ketua DPRD Luwu Timur dapat menarik benang merah dan menilai situasi ini secara jeli karena menyangkut keselamatan dan kepentingan warga desa.
Landasan Hukum dan Undang-Undang Terkait
Dalam menyikapi konflik penambangan yang memicu keresahan sosial, beberapa regulasi penting yang harus menjadi acuan meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) Pengusahaan pertambangan wajib memerhatikan hak-hak atas tanah masyarakat serta kelestarian lingkungan. Aktivitas tidak boleh serta-merta mengabaikan penolakan warga dan hak kepemilikan lahan di dalam wilayah konsesi.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL (Pasal 22), di mana keterlibatan masyarakat terdampak dan perlindungan sumber-sumber air bersih menjadi poin krusial yang wajib dilindungi.
DPRD memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi penghentian kegiatan jika terbukti memicu instabilitas sosial, konflik horizontal, dan ancaman kerusakan lingkungan hidup.
Mengakhiri pandangannya, Iwan berpesan kepada Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, agar tidak hanya berputar-putar pada pencarian solusi kompromi yang menggantung. Ia mengkhawatirkan jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut tanpa keputusan yang tegas, gesekan di lapangan akan semakin membesar dan berisiko menimbulkan korban jiwa.
(Laporan Ka Biro Sulsel M Nasrum Naba)


