MALILI, LUWU TIMUR — SULSEL.MERAKnusantara.com- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) mendesak Pemerintah Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, untuk bertanggung jawab secara transparan terkait munculnya perbedaan nama subjek pada dokumen pertanahan dan pajak di lokasi objek tanah yang sama.
Aktivis LSM LIRA, Iwan, merespons keras adanya kejanggalan administratif di mana pada tahun yang sama (2025), terbit dua dokumen publik dengan nama pihak yang berbeda pada objek lahan seluas 44.266\text{ m}^2 di Dusun Lampia. Pada Surat Keterangan Tanah (SKT) tertulis atas nama Andi Isa Risani, sementara pada dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tertera atas nama Andi Panguriseng menurut Iwan, perbedaan nama ini memicu keberatan keras dari pemilik SKT awal yang merasa dirugikan atas potensi perubahan atau pergeseran penguasaan lahan secara sepihak.
"Bagaimana mungkin dalam tahun yang sama, dua dokumen administratif terbit dengan pihak yang berbeda pada lokasi tanah yang identik? Jika benar Pemerintah Desa Harapan melakukan rekomendasi atau mutasi nama secara sepihak yang mendasari terbitnya SPPT atas nama lain tanpa persetujuan pemilik awal, ini adalah bentuk kesalahan administrasi yang fatal," tegas Iwan.
LSM LIRA menegaskan bahwa Kepala Desa Harapan beserta jajaran Pemerintah Desa tidak boleh melepas tangan. Jika dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum ditemukan adanya unsur kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau pemalsuan data administratif dalam penerbitan/rekomendasi dokumen tersebut, Kepala Desa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
"Pemerintah Desa adalah pelayan masyarakat yang mengelola administrasi tingkat awal. Jika ada indikasi maladministrasi maupun dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang, maka Kades dan pihak terkait harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum," pungkas Iwan.
(Ka.Biro Sulsel_M. Nasrum Naba)
