JAKARTA — Kasus dugaan pemerasan, penyekapan, kekerasan fisik, pengancaman pembunuhan, serta perampasan aset yang menimpa Romi Saputra, seorang karyawan PT Polindo Utama, kini resmi dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.
Tim kuasa hukum korban secara resmi telah mendampingi pelapor membuat laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Senin, 9 November 2026.
Laporan tersebut tercatat dengan identitas:
- Nomor Laporan Polisi: LP/B/8559/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
- Nomor STTLP: STTLP/B/8559/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
- Tanggal laporan: 9 November 2026.
- Pihak yang dilaporkan: Law Darwin, Ronny, Riko, dan pihak-pihak lainnya.
Dalam laporan tersebut, pelapor mengadukan dugaan tindak pidana dengan merujuk pada Pasal 482 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 446 dan Pasal 483 KUHP.
KRONOLOGI: BERAWAL DARI PERSOALAN KEWAJIBAN KEUANGAN, BERUJUNG DUGAAN PENYEKAPAN DAN PERAMPASAN ASET
Berdasarkan keterangan pelapor sebagaimana tercantum dalam uraian laporan kepolisian, peristiwa bermula pada 20 April 2026. Korban diduga dijemput atau didatangi oleh sekitar 11 orang atas perintah pihak yang dilaporkan.
Dalam kejadian tersebut, telepon genggam korban berupa iPhone 17 Pro Max diduga dirampas. Korban kemudian dibawa secara paksa menuju Hotel Pakons Prime, Tangerang.
Selama perjalanan, korban mengaku mengalami pemukulan serta ancaman pembunuhan. Korban juga mengaku berada dalam tekanan dan tidak memiliki keleluasaan untuk meninggalkan situasi tersebut.
Keesokan harinya, korban diantar ke rumah neneknya di wilayah Kebagusan, Jakarta Selatan. Namun, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Korban dan keluarganya justru diduga kembali mendapat tekanan agar menyerahkan sejumlah aset dan uang sebagai jaminan.
NENEK KORBAN TURUT MENJADI PIHAK YANG DIRUGIKAN
Hal yang paling memprihatinkan dalam perkara ini adalah dugaan keterlibatan aset milik pihak ketiga, yakni nenek korban, Ibu Hadijah.
Dalam kondisi keluarga diliputi rasa takut dan kekhawatiran terhadap keselamatan korban, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8024 atas nama Hadijah, dengan luas tanah 317 meter persegi di Kebagusan, Jakarta Selatan, diduga turut diserahkan dalam situasi penuh tekanan.
Selain itu, sejumlah aset lain yang disebutkan dalam laporan dan keterangan korban meliputi:
1. Satu unit mobil Wuling Alvez EX.
2. Satu unit mobil Wuling Air EV.
3. Satu unit mobil Daihatsu Sigra.
4. Uang tunai sebesar Rp30.000.000.
5. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 159 atas nama Romi Saputra.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 8024 atas nama Hadijah.
7. Satu unit telepon genggam iPhone 17 Pro Max.
Berdasarkan keterangan pihak korban, nilai keseluruhan kerugian material dan aset yang dipermasalahkan diperkirakan mencapai Rp1,9 miliar.
TIM KUASA HUKUM: UTANG-PIUTANG BUKAN ALASAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa persoalan investasi, kewajiban pembayaran, maupun hubungan bisnis harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah.
Tidak ada satu pun hubungan hukum keperdataan yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan, penyekapan, ancaman pembunuhan, pemaksaan penyerahan aset, apalagi mengambil atau menguasai harta milik pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kewajiban tersebut.
Apabila benar terdapat kewajiban pembayaran atau pengembalian dana, pihak yang merasa dirugikan seharusnya menempuh jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, bukan menggunakan cara-cara intimidasi dan kekerasan.
Tim Kuasa Hukum dari "Law Office M.H & Partners" yaitu Maksimus Hasman, S.H dan Rusli Efendi S. E., S.H., M.H secara Resmi mendampingi dan mengawal, berikan pembelaan hukum, maksimus Hasman S.H. & Pertners Juga menyoroti keabsahan dokumen penyerahan aset yang diduga dibuat dalam situasi tekanan dan ancaman.
Secara hukum, persetujuan atau penyerahan harta yang diperoleh melalui paksaan dapat dipersoalkan keabsahannya berdasarkan ketentuan hukum perdata. Oleh karena itu, dokumen-dokumen tersebut harus diuji secara hukum, termasuk mengenai ada atau tidaknya unsur cacat kehendak.
DESAKAN KEPADA KAPOLDA METRO JAYA DAN PENYIDIK
Atas diterbitkannya tanda penerimaan laporan resmi tersebut, tim kuasa hukum meminta Kapolda Metro Jaya dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum agar memberikan perhatian serius terhadap perkara ini.
Kami mendesak agar:
1. Segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, dan transparan.
2. Memeriksa seluruh pihak yang disebutkan dalam laporan, termasuk Law Darwin, Ronny, Riko, dan pihak-pihak lainnya.
3. Mengungkap peran masing-masing orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
4. Menelusuri dugaan perampasan, penguasaan, maupun pengalihan aset milik korban dan pihak ketiga.
5. Mengamankan barang bukti, termasuk rekaman CCTV Hotel Pakons Prime, komunikasi elektronik, dokumen penyerahan aset, dan bukti lainnya.
6. Memberikan perlindungan hukum kepada korban beserta keluarganya dari segala bentuk intimidasi dan ancaman lanjutan.
7. Memproses perkara berdasarkan fakta dan alat bukti tanpa pandang bulu.
Kami berharap aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan ini dipandang semata-mata sebagai sengketa bisnis atau utang-piutang, apabila di dalamnya terdapat dugaan tindak pidana yang merampas kemerdekaan seseorang, mengancam keselamatan jiwa, serta merugikan hak kepemilikan orang lain.
Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuatan modal, jabatan, ataupun kekuasaan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Tim kuasa hukum menyatakan akan mengawal laporan ini sampai tuntas dan memastikan seluruh hak hukum korban beserta keluarganya mendapatkan perlindungan. Ucap maksimus Hasman S.H
Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius agar tidak ada pihak yang merasa berhak menyelesaikan persoalan bisnis dengan cara-cara intimidasi, kekerasan, penyekapan, maupun penguasaan aset secara melawan hukum.
PERSOALAN PERDATA HARUS DISELESAIKAN SECARA PERDATA. DUGAAN TINDAK PIDANA HARUS DIPROSES SESUAI HUKUM PIDANA. JANGAN ADA HUKUM RIMBA DI NEGARA HUKUM.
Tim Redaksi
Narasumber
Maksimus Hasman
R. Efendi
