BANTAENG - SULSEL.MERAKnusantara.com,- Kami menambahkan bahwa Zainuddin kembali menanam sejumlah pohon pada lokasi Hutan Kawasan Masyarakat yang sebelumnya ditebang oleh Baha yang hingga hari ini proses hukumnya belum naik sidik.
Sebagai Besitter, Zainuddin melalui arahan kami selaku pendamping hukum agar kembali menguasai dan menggarap obyek lahan yang digarap sebelumnya. Hal itu sesuai keputusan hukum kementerian kehutanan sekaligus untuk membuktikan perintah pelarangan penyidik merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan kementerian lingkungan hidup.
Demikian disampaikan Tim Advokasi *Tim Advokasi, bersama M Nasrum Naba, C.L.A selaku Ketua LSM Aspirasi dan LBH No Viral No Justice* yang melakukan advokasi pendampingan kasus pengrusakan penebangan pohon kopi, cengkeh, pisang dll tanaman milik Zainuddin di Kampung Bonto Buakang, RT002/RW003, Desa Kayu Loe, Kec Bantaeng Kab Bantaeng Sulsel.
*ANALISIS HUKUM BESITTER (BEZITTER) - HAK MENGUASAI & MENGARAP - DILINDUNGI PASAL 529 KUHPERDATA:*
*1. BEZITTER ADALAH:* Orang yang menguasai suatu kebendaan, seolah-olah kebendaan itu miliknya sendiri - Zainuddin menguasai dan menggarap lahan 1,5 Ha di Bonto Buakang, RT002/RW003, Desa Kayu Loe, Kec. Bantaeng sejak 15 Mei 2017 berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanaman dari Japa Bin Cobba Rp10 Juta + Alimuddin Bin Nai 3 titik Rp30 Juta = Total Rp40 Juta, disaksikan Alimuddin Bin Nai Saksi No.1, batas Barat Sungai, Utara Arfing Bin Nai, Selatan Saha Bin Sannu, Timur Sumang Bin Nai, penguasaan sejak 1990, mengetahui Kades Muhammad Naim - Setelah ganti rugi baru ditanami Kopi, Cengkeh, Pisang, Mahoni, Nangka, Kayu Sureng, dirawat bertahun-tahun produktif - Ini adalah bezit yang sah dan dilindungi hukum.
*Pasal 529 KUHPerdata:* Bezit adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankannya atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu - Zainuddin adalah bezitter yang nyata - Menguasai, menggarap, menanami, merawat, memetik hasil - Sejak 2017 hingga 07 Juli 2026 saat ditebang Baha Bin Nai 500 pohon Rp100 Juta - STPL 28 Juli 2026 & SP2HP 29 Juli 2026 - Belum naik Sidik.
*2. SK MENLHK RI http://No.SK.10500/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023:* Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Sipakainga Seluas ±102 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Desa Kayu Loe - Ditetapkan Jakarta 18 September 2023 A.n. Menteri LHK Dirjen PSKL Ttd. Bambang Supriyanto NIP 19631004 199002 1 001 - *Zaenuddin No.32 NIK 7303020804830001* Kayu Loe anggota resmi - Hutan Produksi Tetap BOLEH digarap dan dapat diterbitkan sertifikat hak milik - Keputusan kementerian ini adalah hukum yang lebih tinggi dari perintah lisan penyidik.
*3. LARANGAN PENYIDIK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MENTERI - BATAL DEMI HUKUM:* Anehnya, pihak penyidik AIPTU Hamiruddin, SE Selaku Kanit Reskrim Polsek Bantaeng http://No.HP 082188602001 melarang kepada Zainuddin untuk menggarap obyek lahan yang ia telah bayar kompensasi ganti rugi Rp40 Juta seluas 1,5 Ha - Padahal Zainuddin anggota resmi No.32 KTH Sipakainga SK MenLHK 102 Ha Hutan Produksi Tetap - Boleh digarap & dapat diterbitkan sertifikat hak milik - Larangan garap adalah perbuatan melawan hukum & penyalahgunaan wewenang (abuse of power) - Melanggar Pasal 17 UU No.30 Thn 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - Melanggar HAM petani - Menurut Pasal 8 UU No.12 Thn 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, SK Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang sah - Perintah lisan penyidik tidak boleh bertentangan dengan peraturan menteri - Jika bertentangan, perintah penyidik batal demi hukum.
Oleh karena itu, Zainuddin melalui arahan Tim Advokasi kembali menguasai dan menggarap obyek lahan yang digarap sebelumnya dan kembali menanam sejumlah pohon pada lokasi HKM yang sebelumnya ditebang Baha - Ini adalah hak bezit yang dilindungi Pasal 529 BW & HAM - Untuk membuktikan perintah pelarangan penyidik merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan kementerian lingkungan hidup & kehutanan.
*TUNTUTAN KONTROL & PERLINDUNGAN HAM BEZITTER:*
Mohon dibuatkan rilis berita kontrol dan perlindungan HAM bagi Zainuddin - Tim Advokasi komitmen akan mengawal kasus ini hingga berkepastian hukum dan akan memperjuangkan keadilan bermartabat bagi Zainuddin sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan berlaku.
- Zainuddin sebagai Besitter berhak kembali menguasai & menanam - Bukan penyerobotan, tapi mempertahankan bezit yang diganggu - Dilindungi Pasal 529 BW - Beritikad baik - Membayar Rp40 Juta - Menguasai sejak 2017 - Japa sejak 1990 - Total 30 tahun+ - Anggota resmi No.32 KTH Sipakainga - Baha bukan anggota KTH - Tidak berhak
- Larangan penyidik bertentangan dengan SK MenLHK 102 Ha - Batal demi hukum - Harus dicabut - Zainuddin berhak kembali menguasai & menggarap untuk membuktikan larangan melawan hukum
- Proses hukum belum naik sidik - SP2HP Model A.1 tertanggal 29 Juli 2026 baru diserahkan Kamis 5 November 2026 - Lambat 3 bulan - Melanggar Perkap No.12/2017 - Harus segera gelar perkara & naik Sidik & tetapkan Tersangka Baha Bin Nai & Alimuddin Bin Nai & periksa H Saroddin makelar kasus
- Kontrol & perlindungan HAM Bezitter - Zainuddin berhak atas kepastian hukum Pasal 28D UUD 1945 - Berhak atas perlindungan HAM Pasal 28G, 28H UUD 1945 - Berhak atas hak milik Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 - Penyidik yang melarang garap & membiarkan Baha bebas & Saing 80 Th diancam & dikriminalisasi adalah pelanggaran HAM - Berikan perlindungan LPSK kepada Zainuddin, Saing (80), Hamsir Bin Lahanji - Tarik perkara dari Polsek ke Polres - Gelar perkara terbuka - Terbitkan SP2HP Sidik - NO VIRAL NO JUSTICE!
*Tim Advokasi: M. Ramli, S.H., M.H., C.L.E - Ketua LBH Cenderawasih Celebes Indonesia DPD Bantaeng, Nawir Amiruddin, C.P.L.A (Paralegal), M. Nasrum Naba, C.L.A - Ketua LSM Aspirasi & LBH No Viral No Justice - Kontak: 082346878687 - Bantaeng, 06 November 2026 - Merak Nusantara Com*
